Pada awal tahun 2025, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang BUMN. Di tengah semangat reformasi dan efisiensi, ternyata ada tiga pasal yang diam-diam menuai perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk para pengamat tata kelola negara, akademisi, dan lembaga pengawas. Apa saja tiga pasal itu, dan mengapa menjadi perbincangan?
- Pasal 9G– Pengurus BUMN Bukan Penyelenggara Negara
Pasal ini menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.Sekilas, ini terlihat sebagai penguatan posisi profesional manajemen BUMN agar setara dengan entitas korporasi lainnya. Namun, bagi sebagian pihak, hal ini berisiko mempersempit ruang pengawasan publik.
Padahal sebelumnya, status mereka sebagai penyelenggara negara membuat mereka wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan tunduk pada etika integritas publik. Dengan status baru ini, mungkinkah ada celah bagi konflik kepentingan atau kurangnya transparansi?
- Pasal 4A Ayat (5)–Modal Negara Jadi Milik BUMN
Pasal ini menyetakan bahwa modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggungjawab BUMN. Artinya, setelah APBN dialokasikan dan masuk ke neraca BUMN, statusnya bukan lagi bagian dari keuangan negara secara langsung.
Pertanyaannya, apakah ini berarti dana negara bisa dikelola seperti dana swasta, tanpa pengawasan fiskal yang ketat? Jika tidak diatur dengan jelas dalam peraturan turunan, hal ini bisa menyulitkan lembaga pengawas keuangan negara dalam melacak efektivitas penggunaan dana publik di BUMN.
- Pasal 4B–Keuntungan dan Kerugian BUMN
Pasal ini menyatakan bahwa Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN
Tujuannya jelas, yaitu memperkuat kemandirian dan logika bisnis. Tapi, bagaimana jika kerugian tersebut berasal dari kebijakan strategis pemerintah? Siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana kerugian itu bisa dikompensasi oleh negara?
Antara Profesionalisasi dan Akuntabilitas Publik
Tak bisa dipungkiri, reformasi BUMN sangat penting demi daya saing global dan efisiensi operasional. Namun, karena BUMN tetap beroperasi dengan dana publik dan mewakili kepentingan nasional, maka prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan harus tetap dijaga. Masyarakat berhak bertanya, apakah perubahan ini benar-benar untuk memperkuat BUMN sebagai pilar ekonomi nasional, atau justru menjadikannya entitas yang semakin tertutup?
Pertanyaan ini tidak untuk mencurigai, tetapi untuk memastikan, bahwa dalam setiap langkah reformasi, publik tidak kehilangan hak untuk tahu dan mengawasi.
Setiap kemenangan haha338 yang anda menangkan dijamin sepenuhnya tanpa potongan apa pun dan anda berhak menguangkannya. Daftar situs slot terbaru haha388 login kami selalu menjadi pilihan tepat anda ceri188 dibandingkan agen slot lainnya. Karena saat ini banyak penawaran terbaik haha388 slot yang bisa anda ikuti untuk memenangkan keuntungan ceri188 dari permainan slot Gacor Maxwin slot haha388. Tidak ada batasan waktu dan tempat ceri188. Semua ini diperuntukkan bagi semua kalangan haha388 link alternatif terutama para member situs judi slot terpercaya ini. Daftar sekarang dan nikmati berbagai keuntungannya. Tentu saja kepuasan menanti anda ids388.